Swasembada Kedelai 2014, Mungkinkah ?

Ekonomi - 30/07/2012 04:09

                Pemerintah Indonesia menargetkan impor kedelai dari Amerika Serikat, Kanada, Cina, Ukraina, dan Malaysia bisa dihilangkan pada 2014 melalui swasembada kedelai.

Dari kebutuhan sekitar 2,4 juta ton, artinya pemerintah harus mendorong pengadaan sekitar 1,55 juta ton untuk melengkapi sekitar 851.000 ton yang sudah berhasil diproduksi. Mungkinkah ?
Masalahnya, pemeintah saat ini cenderung kurang total dan serius dalam pertanian kedelai. Swasembada beras pada 1984 bisa dicapai karena pemerintah pusat hingga daerah kompak visinya.
Sementara saat ini, seperti menurut Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Aep Saepudin, petani di Indonesia terbagi konsentrasinya terutama dengan tanaman pangan beras yang pada 2014 juga ditargetkan surplus sepuluh juta ton.
Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat. Meskipun sama-sama tidak membutuhkan kedelai sebagi makanan pokok, negara Paman Sam itu nyatanya berhasil mengekspor kedelainya ke negara-negara lain termasuk Indonesia.
Pemerintah AS memfokuskan petaninya untuk menggeluti satu tanaman dengan kepemilikan lahan minimal 50 hektare per orang. Sementara di Indonesia rata-rata 0,3 hektare. Dukungan teknologi pun menjadikan produksi kedelai di sana melimpah dan layak ekspor.
Ketika diekspor ke Indonesia dalam jumlah besar, pendistribusiannya akan lebih mudah kepada sejumlah  penggunaan kedelai seperti perajin tempe dan tahu.
Hal itulah yang menjadi kelemahan lainnya kedelai lokal. Tata niaga kedelai lokal masih berjalan sendiri-sendiri dengan melibatkan peran tengkulak. Distribusinya liar. Sinergi antara petani dengan Koperasi Tahu Tempe (Kopti) pun tidak ada.
Seperti yang dikatakan oleh Ketua Gapoktan Mandala Muda Desa Ciwarak Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Abdul Muin, tidak ada sistem tata niaga semacam bulog untuk kedelai.
“Terlebih produksi kedelai lokal hanya setahun sekali sehingga wajar pengguna kedelai seperti Kopti, lebih memilih kedelai impor yang kontinuitasnya terjamin,” tutur dia.
Abdul Muin menuturkan produksi kedelai sepanjang tahun di Indonesia sebenarnya memungkinkan. Hal itu bisa ditempuh dengan penanaman di daratan nonsawah yang kelembapan tanahnya relatif terjaga, baik dari kekeringan maupun terlalu banyak air.
“Masalahnya agar bisa untung, pembukaan lahan harus dilakukan secara luas atau pemerintah membantu menekan biaya produksi. Jika lahannya sempit justru akan rugi karena dengan modal sampai Rp 4 juta khususnya untuk pengolahan tanah, hasilnya hanya Rp 1,1 juta per hektare,” ujarnya.
Bendahara Gapoktan, Lili, menuturkan sebenarnya pemerintah bisa memanfaatkan lahan sawah yang ada. Seperti 110 hektare di Desa Ciwarak, jika pemerintah serius, bisa dibantu sarana dan prasarananya. (Amaliya/”PR”)   
 

comments powered by Disqus