Segera Beri Kepastian Soal BBM

Ekonomi - 24/02/2012 03:26

BANDUNG,(PR).-

        Pelaku usaha di Jawa Barat tidak keberatan dengan rencana pemerintah memilih opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 1 April. Namun,mereka meminta agar pemerintah segera memberikan kepastian besaran kenaikian harga BBM subsidi.

        Demikian diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Deddy Widjaya,sesuai Dialog dan Konsolidasi Sumber Daya Manusia (SDM) Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Provinsi Jabar di Gedung Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Jabar,Jln.Soekarno Hatta,Bandung,Kamis (23/2).

        Menurut Deddy,kepastian sangat penting untuk mencegah terjadinya spekulasi yang bisa mendongkrak harga bahan baku. Pengusaha juga harus memulai memperhitungkan kenaikan ongkos produksi untuk menentukan kenaikan harga jual produk di pasaran.

        “Bukan setuju atau tidak setuju,yang penting adalah kepastian.Terkait besaran kenaikan harga,sampai Rp 1.500 perliter,ongkos produksi akan naik sekitar 5%,” katanya.

        Seiring dengan kenaikan harga BBM subsidi,menurut Deddy,pengusaha mendesak agar pemerintah melakukan pembenahan infrastruktur dan logistik untuk menekan ongkos produksi. Pengusaha juga meminta agar pemerintah tidak memberlakukan kenaikan harga BBM dan TDL secara bersamaan.

        Sementara itu,Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang KUMKM dan kemitraan, Iwa Gunawan, mengatakan,bagi pelaku UMKM, kenaikan harga BBM subsidi yang bisa ditoleransi adalah Rp 500 per liter. Namun,pengurangan subsidi BBM harus diimbangi dengan program pemberdayaan UMKM.

        “Sebagai insentif kenaikan BBM subsidi bagi UMKM,pemerintah bisa menggulirka program bantuan pembuatan akta notaris atau bantuan lain,seperti aksesbilitas pasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),” ujarnya.

Kompensasi

         Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, pemerintah akan memberikan subsidi dan kompensasi kepada rakyat agar tidak terlalu terbebani akibat kenaikan harga BBM subsidi. Namun,hingga saat ini bentuk bantuan itu belum disepakati,apakah akan menggunakan cara lama yakni bantuan langsung tunai (BLT) atau BLT yang dimodifikasi.

          “Waktu kenaikannya belum dipastikan.Akan tetapi,konsekuensinya pemerintah harus mengubah klausul Undang-undang APBN 2012,” ujarnya.

          Dia Meminta maaf kepada masyarakat terkait dengan kebijakan BBM itu.Pemerintah masih menghitung besaran kenaikan harga BBM dan mendiskusikannya dengan komisi VII DPR.

         Sementara itu,Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengakui,pada akhir February 2012 hingga sebulan kedepan,pemerintah akan disibukkan dengan berbagai mekanisme kenaikan BBM yang sudah menjadi opsi pilihan presiden. Untuk itu,Kementrian BUMN siap menggelontarkan dana CSR (Corporate social responsibility) untuk memperkecil imbas kenaikan BBM terhadap masyarakat miskin.

         Dahlan mengatakan,pihaknya sudah membagi,kategori masyarakat miskin berdasarkan spesifikasi kawasan. Pemerintah akan mengonsentrasikan bantuan CSR itu ke kawasan-kawasan tersebut. Di antaranya masyarakat di kawasan miskin pinggiran kota, pinggir rel kereta api,kawasan miskin nelayan,kawasan miskin pegunungan,persawahan yang tak subur,dan daerah terisolasi. (A-78/A-150)***

 

 

 

comments powered by Disqus