Rentenir Berkedok Koperasi Akan Ditertibkan

Ekonomi - 22/02/2012 09:35

BANDUNG, (PR).-

       Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) berjanji akan menertibkan rentenir berkedok koperasi. Menurut Kepala Dinas KUMKM Jabar Wawan Hermawan, setidaknya dalam satu kabupaten/kota ada dua atau tiga rentenir berkedok koperasi.

       “Dalam waktu dekat,kami akan membentuk tim pengendali koperasi untuk mengontrol dan menindak koperasi nakal, khususnya rentenir yang berkedok koperasi,” ujarnya di Bandung, kemarin.

       Wawan mengatakan, saat ini pembentukan tim tersebut masih dalam pembahasan prosedur operasional standar (SOP). Ia berharap,tim segera terbentuk agar bisa secepatnya bekerja dan menindak rentenir yang mengatasnamakan koperasi tersebut. “Jumlah rentenir berkedok koperasi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Padahal, koperasi sangat penting untuk keberlangsungan UMKM di Jabar,” ujarnya.

       Menurut dia, umumnya koperasi tersebut tidak berbadan hukum. Diakui Wawan, pendirian koperasi ini mendapat izin dari pemerintah daerah walaupun operasionalnya melanggar undang-undang. Hal itu,menurut dia, terjadi karena pengetahuan pemerintah daerah tentang koperasi masih minim. “ Wewenang untuk membubarkan koperasi seperti ini juga ada di tangan pemerintah daerah,” tuturnya.

       Imbauan agar pemerintah daerah lebih selektif dalam memberikan izin terhadap koperasi juga dilontarkan Wakil Ketua Kadin Badan KUMKM dan Kemitraan Iwan Gunawan. Banyaknya rentenir berkedok koperasi,menurut dia,membuat pelaku UMKM yang terjerat rentenir juga semakin banyak.

       “Saat ini ada sekitar 40% pelaku usaha mikro atau lebih dari 1 juta yang terjerat rentenir. Koperasi rentenir sudah merambah hingga ke pelosok. Mereka menyasar pelaku usaha mikro dan petani yang memang sulit mengakses pembiayaan perbankan,” katanya.

       Umumnya, menurut Iwan,pelaku usaha mikro meminjam kepada rentenir untuk biaya kesehatan, porsinya 46% untuk kebutuhan pendidikan, dan sisanya untuk keperluan konsumtif.

       Ketua Pusat Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti (Puskopanti) Jabar Andra A Ludin mengatakan,ribuan pedagang kaki lima di Jabar terjerat utang rentenir. Hal itu membuat pelaku UMKM, khususnya pedagang kaki lima,sulit berkembang dan akhirnya terpaksa gulung tikar.

       “Umumnya mereka lebih memilih rentenir karena diniilai lebih praktis,sedangkan untuk meminjam ke bank syaratnya rumit dan umumnya mereka dinilai tidak bankable,” katanya.

        Untuk melepaskan para pedagang kaki lima tersebut dari rentenir,Andra mengaku , pihaknya membayarkan lunas utang mereka kepada rentenir. “selanjutnya,pedagang bersangkutan beralih membayar utang tersebut kepada Puskopanti dengan bunga yang jauh lebih ringan, 1% per bulan, katanya.(A-150)***

 

comments powered by Disqus