Prihatin, Daya Saing RI Tersandung Korupsi

Ekonomi - 07/09/2012 02:50

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan prihatin karena penurunan peningkatan daya saing Indonesia, terkait dengan pelayanan publik.

“Kita patut prihatin dengan laporan tesebut dan ini sesuatu yang memang menjadi pekerjaan rumah, terutama yang disoroti itu adalah masalah pelayanan publik, masalah birokrasi, dan itu jadi pekerjaan besar kita sekarang ini.

Pernyataan Hatta tersebut menanggapi laporan Word Economic Forum (WEF), yang menempatkan peringkat daya saing Indonesia pada posisi ke-50 dari 144 negara yang di survey. Peringkat ini turun empat tingkat di banding tahun sebelumnya. Menurut laporan, penurunan peringkat salah satunya disebabkan korupsi dan suap.

Laporan WEF yang dilansir tersebut didasarkan pada data yang tersedia untuk umum dan survey pada 15.000 pemimpin bisnis di 144 negara.

Meskipun demikian, Hatta optimis, penurunan indeks daya saing itu tidak akan mengancam masuknya investasi.

Untuk itu menurut Hatta, pemerintah akan melakukan suatu improvement atau program-program yang disebut dengan birokrasi yang efesien, yang melayani bukan yang menghambat atau yang koruptif. “Jadi, dalam menyikapi laporan tersebut, pemerintah berorientasi agar pelayanan publik bisa lebih cepat, tanggap, responsif, sehingga penting bagi kita untuk memiliki aparatur yang mempunyai kualifikasi profesionalisasi yang tinggi,”katanya.

Ia mengakui, penurunan daya saing memang memiliki keterkaitan terhadap investasi, tetapi hal ini perlu cepat diperbaiki agar iklim investasi di Indonesia tidak terganggu.

“Saya tidak ingin ketika investasi kita sedang bagus-bagusnya diganggu dengan hal seperti itu. Jadi kita perlu intropeksi diri, semua harus bekerja keras, terutama didaerah karena ujung-ujungnya pelayanan publik ada di daerah, kabupaten, provinsi, dan sebagainya,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi, jadi orang tidak akan menurunkan minatnya berinvestasi di Indonesia karena memang negara ini menjadi negara tujuan investasi yang baik.

“Sekalipun memang didalam doing business itu kadang-kadang lambat, terutama dipelayanan, ini yang memang pada akhirnya kita harus melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh,”ujarnya. (PR)

 

comments powered by Disqus