Penerapan Upah Minimum tak Perhatikan Masa Kerja

Ekonomi - 27/12/2012 11:57

BANDUNG, (PRLM).- Kalangan pekerja menilai, selama ini penerapan upah minimum terhadap para pekerja selalu disamaratakan tanpa mempertimbangkan masa kerja para pekerja. Di sisi lain, pejabat resmi menganggap, ketentuan penerapan upah berdasarkan masa kerja tersebut lebih kepada kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Provinsi Jawa Barat, Iwan Kusmawan, mengatakan, Pasal 14 Ayat (2) Permenakertrans No. 1/1999 mengatur bahwa, pemberian upah minimum hanya berlaku bagi para pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.

"Sementara bagi pekerja yang masa kerja di atas satu tahun, itu seharusnya sudah berbicara mengenai peningkatan skala upah," ujarnya saat dihubungi "PRLM", Kamis (27/12/12).

Selain itu, menurut dia, peraturan tersebut memiliki implikasi bagi penangguhan upah karyawan ke depannya. Dia mengatakan, pekerja yang upahnya ditangguhkan, berdasarkan peraturan tersebut, adalah pekerja yang memiliki masa kerjanya kurang dari satu tahun.

Sementara bagi pekerja yang masa kerjanya di atas satu tahun tidak dikenai peraturan tersebut. Namun demikian, dia mengatakan, penerapan upah minimum yang ada saat ini sebagian besarnya disamaratakan, tanpa melihat masa kerjanya. "Itu justru bertentangan dengan peraturan," ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Hening Widiatmoko, mengatakan, idealnya penerapan upah minimum adalah bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Namun demikian, menurut dia, penentuan teknis upah minimum berdasarkan masa kerja itu lebih kepada kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja. Begitu juga dengan mekanisme penangguhan upah bila berdasarkan ketentuan masa kerja tersebut. "Bila kami yang harus merincinya satu-persatu, mana pekerja yang ditangguhkan atau mana yang tidak, itu bisa banyak sekali," katanya. (A-204/A-88)***

comments powered by Disqus