Pembebasan Lahan 583 Hari

Ekonomi - 30/08/2012 03:32

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyambut baik terbitnya Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perpres tersebut memberi kepastian terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses pembebasan lahan. Dalam perpres tersebut ditegaskan, durasi keseluruhan penyelenggaraan pembebasan tanah paling lama 583 hari.

Ketua APPSI Sahrul Yasin Limpo dalam pembukaan konferensi dan Pameran Infrastuktur Indonesia-Internasional di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Selatan, mengatakan, terbitnya perpres tersebut diharapkan dapat memecah kebuntuan yang dihadapi pemerintah daerah pada proses pembebasan lahan untuk membangun sarana infrastuktur.

Selama ini, Pihaknya mengakui bahwa para kepala daerah telah dikunjungi banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ingin menanamkan modalnya dalam proyek infrastuktur di daerah.

Kendati pemerintah telah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang sarat dengan proyek infrastuktur di daerah, tetapi selalu terhambat oleh aturan tata ruang dan instrumen regulasi terkait dengan pengadaan tanah

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanyah menjelaskan, saat ini pemerintah telah merampungkan tiga peraturan negeri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai panduan pelaksanaan perpres No. 71/2012. Ketiga peraturan tersebut diamanatkan untuk dikeluarkan paling lama tiga bulan setelah perpres No. 71 tahun 2012 terbit.

Gubernur juga harus membentuk tim kajian keberatan sebelum mengeluarkan penetapan lokasi pembangunan. Hal ini dilakukan jika masih terdapat pihak yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan.

Yang menarik, perpres tersebut juga mengatur bentuk ganti rugi bagi warga yang tanahnya di bebaskan untuk keperluan pembangunan. Selain uang, tanah, atau relokasi warga juga bisa mendapatkan ganti rugi berupa kepemilikan saham.

Jika ada penolakan dari pihak yang berhak padahal hasil musyawarah telah dilaksanakan dan tidak ada keberatan sebelumnya, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.

Begitu pula jika pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, objek pengadaan tanah menjadi objek perkara di pengadilan, masih dalam sengketa kepemilikan, diletakan sita, menjadi jaminan bank, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri.(PR)

 

comments powered by Disqus