Kembangkan KUMKM Harus Dijalin Sinergitas

Ekonomi - 13/09/2012 04:06

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) dapat menjadi bumper di tengah resesi dunia yang kembali masuk ke Indonesia. Asalkan ada senergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan kalangan akademis.

“saat dunia sudah dilanda resesi seperti sekarang, banyak produk besar kita sudah terkena dampaknya. Berkaca pada krisis yang terjadi pada 1997, saat itu KUMKM terbukti dapat bertahan,”ujar Ketua I Dekopin (Dewan koperasi Indonesia) Jabar, Rulli Indrawan, kepada PR.

Meskipun demikian, agar KUMKM dapat menompang perekonomian masyarakat di tengah krisis, perlu adanya sinergi dengan pemerintah yang tercermin dari regulasi yang mengaturnya.

Masalahnya, menurut Rully, untuk konteks Jabar, regulasi pemerintah, seperti Perda No. 10/2010 Provinsi Jabar tentang Pemberdayaan dan Pengembangan KUMKM belum terimplementasikan dengan baik.

Dia mencontohkan salah satu permasalahan yang ada dalam perda tersebut, yakni tidak ada aturan yang mengikat perbankan. Padahal, perbankan memiliki peran penting dalam hal pembiayaan KUMKM. Selama ini perbankan hanya terikat kepada UU perbankan.

Sementara itu, dana provinsi untuk KUMKM selama ini melaui jalur perbankan. Dampaknya, perda tersebut tidak mampu memberikan daya dorong pada perbankan dalam hal pembiayaan KUMKM,”Sehingga kita sering mendengar bagaimana dana provinsi untuk KUMKM sangat rendah serapannya karena bunga yang terlalu tinggi.

Rulli menambahkan, sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademis perlu dilakukan untuk membenahi permasalahan yang ada di perda tersebut. Menurutnya, banyak hasil-hasil riset kalangan akademis yang bisa diapresiasi oleh UKMK, dan memberikan masukan pada regulasi pemerintah untuk membantu KUMKM.

Panduan

Senada dengan Rulli, Wakil Ketua Kadin Jawa Barat Bidang Kemitraan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) , Iwan Gunawan mengatakan, KUMKM merupakan skala usaha yang melibatkan banyak sektor, mulai dari pertanian hingga kelautan. Dengan demikian, sinergitas antara pemerintah, KUMKM, dan dunia akademis diperlukan.

“Ibaratnya, pemerintah sebagai inisiator, UMKM sebagai pelaku, dan kalangan akademis sebagai pihak yang melakukan riset, nantinya hasil riset itu menjadi panduan bagi pemerintah maupun pengusaha.”ujarnya.

Dia menambahkan, agar sinergitas dari tiga elemen tersebut dapat terbangun, diperlukan adanya common enemy. Common enemy itu bisa berasal dari permasalahan yang melingkupi dunia KUMKM. Ambil contoh, barang impor yang mengancam produk lokal. Bila ketiga elemen sepakat bahwa barang import tersebut mengancam kelangsungan usaha, poin untuk membangun sinergitas akan terbangun dan menjadi kekuatan untuk menghadapi persaingan yang koperatif,”ujarnya. (PR)

comments powered by Disqus