Kadin: Tuntaskan Ganjalan Izin

Ekonomi - 27/08/2012 10:46


Pola Perijinan di Migas Disarankan Melalui Satu Pintu.

Kadin Indonesia mendesak penguatan kepastian hukum menjadi pembahasan utama revisi UU No.22/ 2001 tentang Migas mengingat hingga kini upaya peningkatan produksi migas masih kerap terkendala oleh lambatnya perizinan.

Ketua Komite Tetap Bidang Hulu Migas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Firlie Ganinduto menilai penyebab semua itu bersumber pada lemahnya kepastian hukum baik dipusat maupun di daerah.

“Sejauh ini, kegiatan pengeboran guna meningkatkan produksi kerap tersendat-sendat, akibat berlarut-larutnya proses perizinan pengguna kawasan hutan,” ujarnya minggu (26/8).

Selain target peningkatan produksi harus tertunda, berlarutnya perizinan juga membuat operasi Migas semakin tinggi.Padahal biaya tersebut nantinya diklaimkan sebagai cost recovery-biaya operasi yang dapat diganti oleh pemerintah, sehingga tentunya juga membebani keuangan negara.

Filie berpendapat perizinan dalam pelaksanaan operasi migras cukup melalui satu pintu, sehingga tidak memberatkan investor migas dan dapat memberikan kepastian hukum.

Pelaksanaan operasi melalui satu pintu pernah berlaku ketika kuasa pertambangan migas masih dipegang Pertamina-BPPKA (Badan Pembinaan dan Pengusahaan Kontraktor Asing) sebelum lahirnya UU 22/2001 dan kewenangan itu dialihkan ke BP Migas.

Saat itu, seluruh perizinan di urus BPPKA dan kontraktor kontrak kerja sama (KKS) migas bisa langsung bekerja, tanpa terbebani harus mengurus berbagai perizinan ke banyak instansi yang berbelit.

“Sebaiknya, seluruh perizinan eksplorasi maupun eksploitasi migas bisa diurus melalui satu pintu. Mulai izin pengguna lahan, pengeboran, pengguna jalur pipa, dan sebagainya.”

Tujuannya, investor migas bisa mendapatkan perizinan dengan cepat, dan optimal dalam melakukan aktifitas peningkatan produksi.

“Tidak seperti sekarang, perizinan harus diurus bertingkat mulai dari kabupaten, povinsi, hingga ke pusat. Menteri kehutanan memang sudah menyatakan, lahan hutan terbuka untuk aktifitas hulu migas karena tidak banyak merusak lingkungan,” tutur firlie.

Lapangan Banyu Urip

Lapangan Banyu Urip merupakan proyek minyak yang diharapkan bisa meningkatkan produksi minyak nasional. Dengan cadangan sekitar 450 juta barel minyak, Banyu Urip juga merupakan lapangan dengan cadangan minyak terbesar yang masih belum tereksploitasi.

Saat ini, produsi minyak Banyu Urip berada dikisaran 20.000 barel per hari. Angka ini diharapkan meningkat jdi 165.000 bph saat fasilitas pengembangan penuh selesai dibangun.

Namun, kasus soal izin itu akhirnya selesai setelah Bupati Bojonegoro Suyoto mengeluarkam izin prinsip pelaksanaan pembangunan fasilitas operasi produksi EPC 5.

Persetujuan yang ditunggu-tunggu itu tertuang dalam surat bernomor 542/707/208.412/2012 perihal izin prinsip melaksanakan pembangunan fasilitas operasi produksi EPC 5 (tujuh item) yang ditandatangani Bupati Bojonegoro Suyoto pada 6 Agustus.

Kasus sejenis juga dialami oleh PT. Benakat Petroleum Energy Tbk,  yang harus menunda sejumlah rencana pengeboran, akibat belum mendapatkan izin dari kehutanan. Akibat pengeboran untuk meningkatkan produksi tersendat-sendat dan tidak dapat mencapai kinerja maksimal.

Sedianya, Benakat akan menaikan produksi dari dua lapangan minyak yang ada. Yang pertama, Benakat akan menambah produksi minyak dilapangan Benakat Barat Sumatra Selatan, yang akan dioperasikan oleh anak usahanya Benakat Oil bersama Pertamina EP.

Mulai November 2011 produksi minyak dari lapangan tersebut mencapai 2.100 barel per hari.Benakat berencana mengebor 20 sumur baru dilapangan Benakat. Namun, pemerintah belum menerbitkan izin penggunaan kawasan hutan bagi Benakat bagi seluruh rencana tersebut.

Alhasil perseroan ini hanya menargetkan bisa mengebor enam sumur baru dengan potensi minyak 100 bph sampai 150 bph per sumur.Pada sambutan nota keuangan RAPBN 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 900.000 barel per hari setara minyak per hari.

Menurut Pendiri Reformasi Institute Pri Agung Rakhmanto dimasukannya lifting gas dalam RAPBN 2013 tidak relevan.Pri mengatakan gas diproduksi berdasarkan kontrak, tidak seperti minyak. Lantaran berdasarkan kontrak, hal tersebut tidak rekevan untuk ditargetkan.Mengenai target lifting minyak sebesar 900.000 barel per hari, Pri juga menilai target itu kemungkinan tidak akan tercapai.

“Untuk tahun depan ya, kemungkinan masih belum tercapai. Sekarang saja produksi sekitar 875.000 barel per hari,” tambahnya.  (PR)

comments powered by Disqus