Kadin Minta Pemerintah Kaji Ulang IJEPA

Ekonomi - 04/07/2012 10:27

 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta kerja sama ekonomi bilateral Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dikaji ulang. Sejak perjanjian ini berlaku pada 2008, masih ada plus dan minus yang dinilai perlu dikaji lebih jauh.

“Kadin setuju mengkaji ulang hingga perdagangan kedua negara seimbang,”kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Natsir Mansyur, di Jakarta, Rabu  (4/7).

Berdasarkan neraca perdangan kedua negara, ekspor Indonesia ke Jepang masih defisit 825 juta dolar AS. Ekspor Jepang ke Indonesia 2,207 miliar dolar AS, sedangkan impor Jepang dari Indonesia 1,38 miliar dolar AS.

Menurut Natsir, secara bilateral Jepang diuntungkan karena bisa mendapat kemudahan bea masuk hingga nol persen. Selain itu, implementasi dalam negeri perlu menjadi perhatian pemerintah, seperti bidang otomotif yang perlu kesetaraan antara importir produsen dan importir umum.

Natsir menjelaskan, barang otomotif yang diimpor dari Jepang oleh importir produsen di Indonesia mendapat fasilitas pajak bea masuk sampai nol persen, sedangkan otomotif yang sama diimpor oleh importir umum dikenai bea masuk hingga 40 persen. “Perjanjian bilateral ini seharusnya tidak ada perbedaan, “katanya.

Ditambah, Kadin menyayangkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan dalam membuat aturan dalam negeri yang hanya menguntungkan pihak tertentu.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi kesepakatan IJEPA. “Evaluasi ini untuk menentukan apakah implementasi IJEPA dilanjutkan atau tidak,”kata Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional (KSII) Kementerian Perindustrian Agus Tjahajana.

Menurut dia, evaluasi juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengetahui apakah implementasi IJEPA sudah membuahkan hasil bagi kedua pihak, atau seberapa besar untung rugi dan hambatan-hambatannya.”Sejauh ini implementasi IJEPA belum menggembirakan bagi Indonesia karena angka impor yang jauh lebih besar dari Jepang,khususnya produk-produk dari industri,”tuturnya.

IJEPA berlaku efektif sejak Juli 2008. Salah satu bentuk kerja sama yang disepakati bersifat jangka panjang, yakni meningkatkan daya saing industri nasional atau dikenal dengan Midec.(A-77/Vn)***       

comments powered by Disqus