Kadin : Hak Inisiatif DPRD Tak Rasional

Ekonomi - 09/09/2012 10:51

Hak inisiatif DPRD Jabar tentang rencana mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dinilai Kamar Dagang Industri (Kadin) tidak rasional.

“Keinginan dewan itu tidak rasional, apalagi dalam kondisi sekarang ini,”jelas Iwan Gunawan,  Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang Kemitraan dan UMKM kepada wartawan.

Iwan menilai, permintaan dewan terlalu berlebihan. Pasalnya, saat ini sudah banyak perbankan yang mendapatkan nasabah di segmen UMKM.

Seperti Bank BJB yang saat ini telah menggenjot sektor UMKM melalui Waroeng BJB. Termasuk dengan digulirkannya kredit program Kredit Cinta Rakyat yang menyertakan bunga rendah.

“Lebih baik dewan mendorong dan mengoptimalkan Bank BJB untuk memberikan dan memperbanyak kredit program, dari pada harus membuat BPR baru”jelasnya.

Mendirikan sebuah BPR itu bukan hal yang mudah. Untuk mendirikannya minimal membutuhkan dana awal Rp 1 Triliun.

Seharusnya, dewan mendorong Bank BJB menjadi lebih professional sehingga memiliki SDM yang mampu melayani kebutuhan para pelaku UMKM. Bank BJB salah satu bank yang cukup besar dan masuk pada kategori 15 terbesar bank nasional.

Kurangi suku bunga

Kata Iwan, dewan seharusnya mendorong melalui suatu regulasi yang berpihak kepada para pelaku UMKM. Sehingga hal itu mendorong perbankan memberikan kemudahan kepada UMKM dalam mengakses pembiayaan.

Misalnya, menurunkan suku bunga pada program KCR dari 9,3% menjadi 6%. Sehingga suku bunga tersebut bisa sama dengan suku bunga yang ada pada program kemitraan yang ada pada setiap BUMN.

“Rendahnya suku bunga akan sangat membantu beban dari para pelaku UMKM sehingga mereka pun dapat lebih mengembangkan usahanya dengan baik,”katanya.

Memang, lanjut Iwan, selama ini kendala utama dari para pelaku UMKM mengembangkan usahanya adalah masalah penggunaan akses pembiayaan. Saat ini perbankan masih sulit memberikan pembiayaan kepada UMKM yang feasible.

“Slama ini perbankan hanya memberikan pinjaman kepada UMKM yang hanya memiliki agunan, sementara banyak juga UMKM yang feasible tetapi tidak punya agunan yang tersentuh oleh perbankan.”katanya.