Kadin Desak Pengaturan Tarif Lini 2 Priok

Ekonomi - 13/02/2012 03:13

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta mendesak kementrian perhubungan turun tangan mempasilitasi penyusunan tarif baru di kawasan lini 2 pelabuhan Tanjung Priok. Widijanto, Wakil Ketua Komite Tetap Kadin DKI bidang Kepabeanan dan Ekspor dan Impor, mengatakan pelaku usaha membutuhkan kepastian tarif kegiatan pergudangan dan pelayanan peti kemas impor berstatus Less than container load (LCL) di sini 2 pelabuhan tanjung priok.

“Kemenhub harus segera mengatur hal itu, sebab tarif yang berlaku sebelumnyasudah berdaluwarsa,” ujarnya akhir pekan lalu. Dia menyesalkan proses penetapan tarif lini 2 pelabuhan tanjung priok yang dikoordinasikan Kantor Oritas Pelabuhan Priok Berlarut-larut.

Dalam surat keputusan dirjen perhubungan laut No. KN. 42/1/1 DJPL-10 yang masa berlaku hingga juli 2011 menyebutkan tarif penumpukan dikenakan Rp5.000 per m3 per hari. Untuk tarif mekanik Rp250.00 per m3 minimal 2 m3, suveryor Rp25.000 per m3, cargo shifting Rp200.000 per m3.

Untuk dilivery Rp200.000 per m3 minimal 2 m3, administrasi Rp50.000 per dilivery order (DO), behandle Rp.20.000 per m3, dan behandle Rp20.000 per m3 dan surchargeRp25.000 per m3. “tarif lini 2 ini yang masih menjadi sorotan karena dinilai memberatkan dan menyebabkan biaya logistik menjadi mahal di priok,” tuturnya.

Dirut PT Pelabuhan Indonesia II Richard Joost Lino Mengatakan tarif jasa kepelabuhan seharusnya mengacu pada ketentuan yang sudah berlaku. “kami akan melakukan pengecekan di lapangan soal keluhan tarif  lini 2 priok tersebut,” ujarnya pekan lalu. Erwin Taufan, Ketua Bidang Kepabeanan dan Kepelabuhan Gabungan Importir seluruh Indonesia, mengatakan saat ini untuk mengeluarkan satu kubik barang LCL di lini 2 Tanjung Priok dikenakan lebih dari Rp1,4- Rp1,7 juta.

“Tarif ini sudah melampaui kalau mengirim barang dengan menggunakan FCL,: tuturnya. Dia mensiyalir biaya untuk sebagai setoran atau rabat kepala pemberi pesanan di luar negeri dari perusahaan forwader konsolidator di Indonesia. Soalnya, imbuhanya, selain biaya untuk pemilik barang LCL di Indonesia juga masih harus menanggung forwarder local charge minimal US$100 per dokumen.

comments powered by Disqus