Izin Baru Perusahaan Outsourcing Dihentikan

Ekonomi - 27/08/2012 10:49

Pemerintah akan menghentikan sementara penerbitan izin usaha baru perusahaan alih daya atau outsourcing sejak September 2012.

Penghentian sementara atau moratorium penerbitan izin usaha baru perusahaa outsourcing itu baru dicabut setelah sistem alih daya tersebut selesai ditata ulang.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan status moratorium terhadap penerbitan izin bagi perusahaan outsourcing akan ditetapkan sesuai pendataan atau inventarisasi terhadap perusaan tersebut di berbagai daerah.

“Sebulan lalu saya terbitkan surat edaran ke gubernur dan bupati/walikota. Selanjutnya ditindak lanjuti oleh dinas-dinas terkait didaerah dengan melakukan inventarisasi perusahaan outsourcing diwilayahnya,”

Dia menjelaskan inventarisasi perusahaan outsourcing itu juga sekaligus upaya evaluasi terhadap perusahaan yang tidak kredibel karena terindikasi banyak yang masuk  kategori seperti itu sehingga merugikan pekerja.

Apabila perusahaan outsourcing yang terdata melakukan pemerasan beroperasi tidak kredibel, Muhaimin menjajikan akan menutup secara langsung.

Serikat pekerja juga terus mendesak pemerintah agar membuat ketentuan mengenai perbedaan gaji pekerja tetap dan outsourcing hingga 8,3% perbulan dan pembatasan jumlah pekerja sistem itu.

Ketua Majelis Pengawasan Organisasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (MPO KSBSI) Rekson Silaban menjelaskan perbedaan gaji pekerja outsourcing dan pembatasan jumlah pekerja itu dimaksudkan untuk memperlambat laju buruh kontrak.

Dia menjelaskan jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing (TKA) outsourcing, juga diwajibkan membuat surat tembusan atau pemberitahuan kepada serikat pekerja.

Rekson menuturkan gaji pekerja outsourcing dapat dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja permanen dengan alasan tidak mendapatkan jaminan pesangon, dikontrak terus-menerus dan sebagian tidak memperoleh jaminan sosial.

comments powered by Disqus