Untuk Para Pelaku UKM

Ekonomi - 20/02/2014 08:25

 Mengenali Perizinan

 

MASALAH perizinan sering kali menjadi bagian kelengkapan usaha yang diurus paling belakangan oleh para pelaku UKM. Maklum, untuk kebanyakan UKM, mengurusi perizinan sering dianggap barang mewah karena selain harus mengeluarkan biaya, juga dinilai banyak menghabiskan waktu.

 

UNTUK pengusaha pemula yang baru mencoba berbisnis, boleh jadi bisa jalan tanpa melengkapi diri dengan perizinan. Akan tetapi, begitu usahanya berkembang, mau tidak mau, ada beberapa perizinan yang dimiliki. Jadi, ada baiknya terlebih dahulu mengenali beberapa bentuk perizinan.

 

Pertama adalah P-IRT atau singkatan dari pangan industri rumah tangga yang harus dimiliki produsen pangan ( makanan dan minuman ) yang dibuat dalam skala industri rumah tangga. Atau dengan definisi lain, unit usaha yang tempat usahanya sama dengan tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual sampai semiotomatis.

 

Pelaku UKM yang bergerak dalam pembuatan aneka makanan dan minuman perlu mendapatkan sertifikat P-IRT ini jika ingin mengembangkan pasarnya. Karena jika ingin memasuki toko-toko besar, mal, supermarket, ataupun agen glosir, biasanya akan mempersyaratkan P-IRT.

 

Untuk mendapatkan P-IRT harus mendatangi Dinas Kesehatan di daerah masing-masing. Biaya dan waktu pengurusanya sangat beragam, tergantung kepada sarana produksi yang dimiliki dan Dinas Kesehatan daerah masing-masing. Kadang-kadang terdapat program P-IRT gratis, yaitu saat pemetintah kota/kabupaten melangsungkan program subsidi (biayanya ditanggung oleh pemkot/pemkab).

 

Izin lainya masih terkait dengan produksi makanan dan minuman adalah sertifikat POM (Pengawasan Obat dan Makanan). Izin yang satu ini lebih umum sifatnya, yaitu untuk semua produk makanan (diproduksi rumah tangga atau bukan) dan berbagai produk kosmetika dan obat-obatan. Peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, mewajibkan adanya nomor dari badan POM ini.

 

Pada dasarnya sertifikat dari badan POM ini untuk menjamin bahwa cara berproduksi, bahan yang digunakan, dan produk yang bersangkutan, tidak akan membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya. Karena proses yang dinilainya relatif banyak, untuk mendapatkan sertifikat dari badan POM biasanya membutuhkan biaya dan waktu pengurusan lebih panjang.

 

Jika anda menemukan produk-produk dengan kode SP, MD atau ML yang diikuti nomor-nomor, artinya produk tersebut sudah lulus di uji Badan POM. Kode SP (sertifikat penyuluhan), diberikan kepada pengusaha kecil yang mendapat penyuluhan terkait keamanan produk. Pengawasanya biasanya di lakukan oleh Dinas Kesehatan pemkot/pemkab.

 

Sementara itu, kode MD diberikan untuk produk makanan dalam negeri yang proses pembuatanya sudah di uji mampu mengikuti standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, kode ML diberikan untuk produk makanan dan minuman impor, baik yang berupa kemasan langsung maupun dikemas ulang di dalam negeri.

 

Perizinan lain yang perlu diketahui adalah izin gangguan atau biasa disebut dengan HO (hinderordon nantie) atau izin domisili, merupakan keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan sebuah usaha. Pengurusanya bertahap mulai dari izin tetangga, RT/RW, kelurahan, kecamatan, terakhir dari pemkot/pemkab. Beberapa daerah memberikan persyaratan tambahan untuk izin ini, diantaranya tidak mencemari lingkungan dan tidak merusak lingkungan.

 

Sementara itu, jika usahanya memiliki banyak konsekuensi yang memerlukan banyak perizinan lain, misalnya mendirikan rumah makan (izin keramaian, izin reklame, dll.), perdagangan (izin keramaian, keringanan bea impor, dll.), dipersyaratkan memiliki izin usaha tetap (IUT). Izin ini biasanya dikeluarkan oleh BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) di tingkat provinsi.

 

Sementara itu, pelaku UKM yang bergerak dalam jasa perjalanan wisata, termasuk untuk perjalanan ibadah (haji dan umroh) memerlukan izin daftar usaha pariwisata. Jika bergerak dalam pendidikan nonformal, seperti membuka kursus bahasa, kursus musik, kursus menjahit, kursus membuat kue, dan berbagai pelatihan lainnya yang bersifat meningkatkan skill di bidang tertentu, hatus memiliki izin pendirian lembaga nonformal.

 

Pelaku UKM yang usahanya bergerak dibidang property, misalnya sebagai pelantara jual beli, perantara sewa menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, konsultasi, serta penyebaran informasi yang berkaitan dengan penjualan property. Lewat Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indinesia No. 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

 

Peizinan lainya, jika akan membuka apotek atau toko obat harus memiliki izin mendirikan apotek atau toko obat. Jika akan membuka usaha perdagangan harus memiliki surat izin usaha perdagangan atau yang lebih di kenal dengan singkatan SIUP. Banyak lagi perizinan lainya.

 

Menurut Ketua Komite Tetap Bidang Kerajinan dan Industri Tradisional, Kadin Kota Banding, Edwin Miftahudin, banyaknya perizinan yang ada, membuat proses pengembangan dunia usaha menjadi kurang efisien. Sekalipun diakuinya perizinan memang diperlukan, seharusnya tetap berjalan pada fungsi yang sebenarnya.

 

Menurut Edwin, sejak berlangsungnya otonomi daerah, banyak bermunculan perizinan baru. Bukan hanya perizinan daerah, tetapi juga perizinan dari pemerintah pusat. Akibat banyaknya perizinan, kadang-kadang terjadi semacam duplikasi fungsi. Di sisi lain, upaya untuk harmonisasi aturan perizinan, berlangsung sangat lambat.

 

“Sejauh sesuai dengan fungsi nya, perizinan memang diperlukan. Baik sebagai perlindungan konsumen, pengawasan, maupun sebagai strategi pengembangan ekonomi. Tapi, jangan sampai perizinan dijadikan sebagai penambah PAD (Pendapatan Asli Daerah),” katanya. (Y Fitriadi/”PR”)

comments powered by Disqus