Sejumlah Kebijakan Bisa Hambat Ekonomi Jabar

Ekonomi - 10/04/2013 12:56

BANDUNG, TRIBUN - Sebagai salah satu provinsi yang tingkat kenaikan ekonominya paling tinggi di tanah air, tidak heran, apabila Jabar berkeinginan kuat untuk terus memacu serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketua Kadin Jabar, Agung Suryamal Soetisno, menyatakan, agar pada tahun ini, Jabar mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada 2012, perlu adanya langkah sistematis.
 
Hal itu, jelasnya, untuk mengembangkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha, mendorong pemerataan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat pengusaha aktif pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi daerah.
         
Namun, ucap Agung, pada tahun ini, terdapat beberapa kebijakan dan regulasi pemerintah yang berpotensi menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi. Misalnya, sebut Agung, naiknya kenaikan upah minimum kota-kabupaten (UMK), khususnya, di kawasan industri, yang melebihi 30 persen. Kemudian, sambungnya, adnya putusan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), yang pada 1 April 2013, merupakan tahap II, ditambah rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
 
Karenanya, saran Agung, Jabar memerlukan transformasi ekonomi daerah yang terkonstruksi. Selain itu, sahut Agung, Jabar pun butuh kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas produksi lokal. "Butuh program dan kebijakan ekonomi daerah yang fokusnya pada upaya peningkatan inovasi, koordinasi, dan keterkaitan pengembangan sektoral serta regional, termasuk memberikan fasilitas agar tercipta percepatan pengembangan investasi swasta di daerah," ucap Agung di Sekretariat Kadin Jabar, Surapati Core, Jalan PHH Mustopha Bandung, Selasa (9/4).

comments powered by Disqus