Pungutan Ekspor Impor Dihapus

Ekonomi - 22/01/2013 02:14

JAKARTA – Pemerintah akan menghapus seluruh biaya yang dikenakan atas jasa pelayanan dokumen ekspor impor.

    Direktur Penerimaan dan Peraturan Kapabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Susiwijono Moegirso menjelaskan dalam revisi PP No.44/2003 pemerintah menghapus semua pungutan atas layanan impor ekspor, termasuk layanan untuk memproses dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen Pemberitahuan B.C kawasan berikat, dan dokumen cukai.

    “Intinya, semua jasa pelayanan ekspor impor akan dihapuskan. Dasar pemekirannya, dokumen itu kan diproses supaya importir atau eksportir membayar kewajiban kepada negara bea masuk, bea keluar, PDRI (pajak dalam rangka impor), atau PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah). Untuk apa dikenai tarif lagi. SPT (surat pemberitahunan tahunan) pajak saja tidak dipajaki lagi kan,” ujarnya ketika dihubungi bisnis, Senin (21/1).

     Susiwijono menuturkan negara pajak bukan (PNBP) dari pelayanan dokumen ekspor impor a.l berasal dari pungutan dari pelayanan dokumen PEB dan PIB Rp30.000-60.000/dokumen dan pelayanan manifest  pesawat atau kapal Rp250.000-450.000/dokumen.

        “PNBP itu setahun hanya mencapai Rp120 miliar pertahun, jauh sekali kalau dibandingkan dengan setoran ke APBN yang mencapai lebih dari Rp150 triliun,” kata Susiwijono.

        Penghapusan pungutan atas jasa pelayanan dokumen ekspor impor, hadap penerimaan negara sebab yang lebih penting dari ekspor imppor adalah setoran bea masuk, bea keluar, dan aliran devisa.

        Sebagai gantinya, proses dokumen ekspor impor akan didanai melalui APBN, terutama untuk membayar jasa traffic elektronik untuk layanan berbasis on-line.

        Wacana penghapusan tarif atas penghapusan tarif pemprosesan dokumen ekspor  impor, imbuhnya, telah bergulir  sejak 2009. Pada 2012, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan dalian Pembangunan (UKP4) menargetkan agar draf revisi Rp No.44/2003 dapat dirampungkan.

SUDAH RAMPUNG

          “Finalisasi draf revisinya sudah rampung di Kementrian Hukum dan HAM, sekarang ada di Sekretariat Negara. Kemungkinan sebentar lagi terbit,” kata Susiwijono.

            Dia menambahkan penghapusan pungutan atas pelayanan dokumen ekspor impor akan memperlancar proses pre-clearance di pelabuhan. Pasalnya, proses dokumen tidak perlu lagi menunggu pelunasan jasa dokumen meskipun harus tetap membayar kewajiban perpajakan sebelum proses ekspor impor dilayani.

            Survei Bea Cukai menunjukan pre-clearance adalah tahap yang paling memakan waktu dari ketiga tahapan proses ekspor impor barang. Dua tahapan lain adalah proses Kapabeanan dan cukai (custom clearance) dan proses audit (post clearance). Masalah dalam proses pre-clearance adalah pemenuhan izin instansi, proses pembayaran (perbankan), administrasi pelabuhan dan infrastruktur.

          Haryadi Sukamdani, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Publik, Fiskal dan Moneter, menyambut baik langkah pemerintah untuk menghapus  biaya jasa pelayanan seluruh dokumen ekspor impor.

         “Menurut saya bagus ya, memang negara sudah cukup dapatr banyak pemasukan dari bea dan cukai dari pajak juga sudah cukup. Sebetulnya PNBP seperti itu jumlahnya juga tidak banyak,” tutur Haryadi saat dihubungi Bisnis, Senin (21/1).

          Menurutnya, pegenaan tarif PNBP atas jasa layanan memproses dokumen  ekspor impor hanya menambah biaya yang harus dikeluarkan eksportir dan importir.

           “Memang  sebaiknya, tarif atas jasa atau PNBP pelayanan dokumen ekspor-impor itu dihapuskan karena hanya menambah ongkos-ongkos yang tidak perlu,” ujarnya.

           Meski pengaruhnya terhadap ongkos pengusaha ekspor-impor dinilai tidak signifikan, namun dapat berdampak positif terhadap efisiensi biaya. “Pengaruhnya tidak ada, tapi itu kan nambah-nambah ongkos yang tidak perlu. Jadi ini bentuk efisiensi memangkas pungutan-pungutan yang tidak terlalu perlu,” kata Haryadi.

comments powered by Disqus