Perusahaan Diusulkan Wajib Sertifikasi Halal

Ekonomi - 15/01/2013 02:48

  JAKARTA-Majelis Ulama Indonesia mengusulkan agar sertifikasi halal bisa diwajibkan atau mandatory meskipun penerapan kebijakan itu tetap betahap. Kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen .

            Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Komestika (LPPOM) MUI Lukmanul Hakim mengatakan  mandatory dapat diimplementasikan setelah 90% pelaku usaha tersertifikasi .

            “Artinya harus ada sosialisasi, pemberian sertifikasi kepada seluruhnya. Setelah 100% atau atas 90% baru mandatory,” katanya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (14/1).

            Dia menjelaskan sertifikasi halal baru mencakup 34% sari total industri kecil, menengah dan Besar di Tanah Air. Sebagai contoh, Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (Apmiso) mencatat hanya 106 dari 50.000 pedagang bakso di Jakarta yang memiliki pengakuan halal yang baru .

            Lukmanul mengusulkan pemerintah dapat memberikan subsidi bagi industri  kecil dan menengah untuk membiayai sertifikasi halal .

            Sertifikasi halal menjadi salah satu poin yang dibahas dalam RUU Jaminan Produk Halal. RUU itu dimulai dibahas sejak 2009 dan hingga kini masih mandek di DPR .

            Lukmanul berharap MUI dapat menjadi lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi halal yang meliputi pemeriksaan produk, penetapan fatwa dan penerbitan sertifikasi. Hingga kini masih belum ada kesepakatan mengenai bentuk lembaga penjamin produk halal .

            Namun, pengusaha meminta agar sertifikasi produk halal bersifat  mandatory mengingat akan memberatkan pelaku usaha kecil dan mikro yang memiliki modal terbatas .

            Ketua Bidang Perempuan, UKM dan Gender Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nina Tursinah mengatakan sertifikasi halal hendaknya bersifat sukarela karena kondisi setiap perusahaan berbeda .

            “ketentuan itu (kewajiban sertifikasi halal) sebetulnya sangat bagus, asal jangan mandatory. Kalau atas kesadaran sendiri,  kami kira tidak jadi soal. Disini tugas pemerintah harus mendorong asal tidak memberatkan,”katanya .

            Apindo mengusulkan agar biaya sertifikasi tidak terlampau mahal karena akan membebani biaya produksi .

            Biaya sertifikasi diperkirakan mencapai Rp5 juta untuk satu produk. Pengusaha juga harus memperbarui sertifikat dan nomor registrasi halal jika masa berlaku nya berakhir. (Ri Sari Mas)

 

comments powered by Disqus