Kadin Cemas Asing Ambil Tambang Kecil

Ekonomi - 18/02/2014 02:59

BANDUNG – Sosialisasi pemerintah tentang kewajiban pemurnian pasir besi yang minim ke penambangan-penambangan kecil dikhawatirkan Kadin Jawa Barat mengundang peluang asing.

 

Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar Bidang Pertambangan Tubagus Raditya mengatakan sejak penghentian aktivitas pasir besi di Jabar selatan beberapa waktu lalu, sampai saat ini proses sosialisasi terkait smelter belum dilakukan.

”Sosialisasi smelter oleh pemerintah sangat kurang, padahal tambang kecil butuh bimbingan soal teknik pemurnian konsentral,” katanya pada bisnis, minggu (16/2).

Menurutnya kelonggaran penerapan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (UU Minerba) yang diberikan pemerintah selama 3 tahun pada pasir besi hanya menguntungkan pengusaha bermodal tebal.

Sementara itu, untuk pemilik kegiatan penambangan (KP) skala kecil hal itu merugikan. “Mereka yang kuat modal pasti bisa bertahan, untuk KP-KP kecil ini akan sampai kapan?” katanya.

Setelah larangan ekspor dilakukan, menurutnya saat ini KP kecil terdampak secara keuangan. Ia menilai pembuatan smelter yang butuh biaya tinggi di prediksi akan merontokkan usaha kecil pertambangan pasir besi di Jabar Selatan jika teknik tersebut tidak di sosialisasikan.

Kadin mencemaskan rontoknya KP kecil ini ini mengundang penguasaan tambang rakyat oleh pengusaha besar dan asing. Pemerintah, menurutnya harus mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi.

Pendataan ini penting, lanjutnya, agar memerintah mudah dalam memberikan bantuan terkait smelter. “masa kita mau menjual UKM tambang, pemerintah harus membantu.”

Terpisah, Ketua Tim Analisis Panitia Akuntabilitas Publik DPD RI, Faruk Muhammad menduga praktik eksploitasi penambangan pasir besi di Jabar selatan sudah disusupi campur tangan asing. Dia minta agar pratek ini diusut dan ditertibkan karena contohnya sudah terjadi di Pulau Bima Sumbawa dan Lombok.

Menurut Faruk, jika memang ada pihak asing mendanai penambangan pasir besi di Jabar selatan, maka Pemprov harus segera melaporkan ke Badan Pertahanan Nasional (BPN). “kami mendukung Polda Jabar, Bupati, Walikota untuk melanjutkan langkah penertiban dan penegakan hukum,” katanya.

DPD menyarankan agar izin yang sudah dikeluarkan dan tengan dalam proses kembali ditinjau ulang. Pemprov Jabar menurutnya harus bisa meningkatkan peran kontrol, karena perizinan ada di tangan daerah.

DIPERKETAT

Wakil Gubernur Jabar Dedi Mizwar menegaskan jika pihaknya sudah mewajibkan pada seluruh perusahaan tambang pasir besi untuk mengikuti aturan pemurnian yang ditetapkan pusat 58%.

Dia mengaku kurang setuju dengan kelonggaran yang diberikan pemerintah terhadap pasir besi. “Saya cenderung tutup saja, kalau syarat konsentrat tidak dipenuhi, ya tutup saja,” katanya.

Pemprov Jabar mendesak kabupaten/kota yang memiliki pasir besi untuk memperketat perizinan dan tidak main-main dengan proses penertiban yang dilakukan Provinsi.

Berdasarkan keterangan yang di peroleh nya dari kabupaten/kota yang yang ada penambangan pasir besi, keuntungan atau pendapatan dari eksplorasi alam tersebut ternyata sedikit. “Kabupaten/kota sudah ngeluh keuntungannya sedikit, malah bilangnya lebih banyak untung ke pusat.” Kata Deddy.

Pemprov akan memastikan apakah ada “peran” dari orang pusat yang bermain dalam penambangan pasir besi di pantai selatan Jabar. Untuk itu pihaknya harus tanya langsung. “Kalau di lihat siapa pengurus-pengurus nya, kebanyakan malah orang Jakarta,” katanya.

Daerah seperti Garut, Sukabumi, Tasikmalaya, Pangandaran ditungtut tegas karena praktik usaha ini sangat merugikan. Upaya tindakan terpadu melakukan penindakan langsung pada para pelanggar dilapangan harus didukung oleh daerah.

Selain memperketat perizinan, proses pegawasan di lapangan menurutnya mutlak di bantu daerah. “Kami akan terus mengoptimalkan penyelidikan. Saat ini para pelaku sudah di seret ke meja hijau,” tegas Deddy.

Badan Koordinasi Promosi dan Menanaman Modal Daerah (BKPPMD) Jabar sendiri mencatat investasi asing ke sektor pertambangan di Jabar sampai akhir 2013 lalu masuh ada. (k57)

 

comments powered by Disqus