Kadin Bandung Adopsi Cara Hannover

Berita KBTC - 09/10/2013 10:49

Untuk mendorong eksistensi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bandung, mengadopsi skema dan konsep yang dikembangkan Kamar Dagang dan Industri Hannover, Jerman.

Konsep tersebut berupa pertemuan dan pembicaraan antara masyarakat, pelaku usaha, khususnya UMKM, dan birokrat secara intensif.

"Tujuannya, sebagai sarana informasi yang berkaitan dengan dunia usaha, seperti hak cipta, perizinan, termasuk, perkembangan dunia usaha, jaringan, dan sebagainya, tidak hanya bagi para pelaku UMKM, tetapi juga masyarakat yang ingin menjadi pengusaha, termasuk birokrat," kata Ketua Kadin Kota Bandung, Deden Y Hidayat, pada Open House Enterpreneurship di Graha Kadin Kota Bandung, Jalan Talagabodas 31 Bandung, Sabtu (23/3).

Menurut deden, sebagai kota jasa yang sangat minim sumber daya alam (SDA), Kota Bandung perlu terus mengembangkan kewirausahaan agar tercipta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pelayanan Wirausahawan Baru Industrie-und Handeiskammer (IHK) Hannover, Guido Langenmann, mengatakan, konsep yang diadopsi Kadin Kota Bandung, di negaranya berlangsung sejak 16 tahun silam. Inti konsep itu untuk menumbuhkan minat seluruh lapisan masyarakat menjadi wirausaha.

Ditegaskan Lanenmann, agar pelaku UMKM dapat lebih berkembang, kata kuncinya adalah terus lakukan konsultasi, baik mengenai sistem manajemen, pengembangan jaringan pasar, dan skema pembiayaan. Ketiga hal itu di Indonesia umumnya masih menyulitkan pelaku UMKM, terutama pemula.

"Di negara mana pun, agar roda ekonomi dapat bergerak dan tumbuh, perlu peran seluruh pihak, termasuk pemerintah, sebagai regulator, misalnya dalam skema pembiayaan," ujar Langenmann.

Koordinator Program IHK, Andreas Gosche, menambahkan, sebenarnya, untuk meningkatkan eksistensi UMKM, peran koperasi penting. Apabila pengelolaan koperasi berlangsung secara benar, UMKM Kota Bandung dapat berkembang..

Sayangnya, di Indonesia, kepercayaan masyarakat kepada koperasi masih kurang baik. Itu terlihat, dari banyaknya upaya-upaya yang berkedok atau mengatasnamakan koperasi. "Jadi, peran pemerintah dan Kadin pun diperlukan," ujar Gosche yang fasih berbahasa Indonesia itu. (win)

comments powered by Disqus