Hertoto Basuki Ingatkan, tahun 2014 adalah Tahun Darurat Kompetensi Profesi

Berita KBTC - 09/10/2013 10:50

JAKARTA-Tahun 2014 adalah tahun darurat sertifikasi kompetensi profesi.karena akan menghadapi pemberlakuan perjanjian masyarakat ekonomi ASEAN 2015 (AEC), di mana pasar tenaga kerja akan terbuka lebar bagi seluruh negara negara ASEAN, demikian Hertoto Basuki , Ketua Forum Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) se-Indonesia.
Basuki  yang juga tokoh senior GMNI Jateng mengungkapkan BKSP telah  mengadakan pertemuan di Semarang pada 28-29 Juni 2013 sekaligus seminar; "Penguatan Regulasi Pembentukan dan Operasional BKSP dan Workshop Penyusunan Rencana Strategis BKSP"
Tahun 2014 , ujarnya, adalah tahun darurat sertifikasi kompetensi profesi.karena akan menghadapi pemberlakuan perjanjian masyarakat ekonomi ASEAN 2015 (AEC), di mana pasar tenaga kerja akan terbuka lebar bagi seluruh negara negara ASEAN.
2014, Tahun Darurat Kompetensi Profesi
Disebutkan, Hertoto Basuki selaku ketua forum mengingatkan negara-negara ASEAN seperti Thailand telah mempersiapkan pekerjanya untuk masuk ke negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia yang merupakan pasar tenaga kerja terbesar keempat di dunia. 
“Di Thailand, sejak lama sudah banyak dibuka kursus bahasa Indonesia. Begitulah seriusnya persiapan mereka,” ungkap Basuki yang juga merupakan Ketua BKSP Jawa Tengah itu.
Hendra Utama dan Azwir Agus yang menjadi delegasi BKSP Sumut pada pertemuan tersebut, juga mengakui belum siapnya tenaga kerja lokal untuk berkompetisi dengan pekerja asing.
Hal itu, katanya, dikarenakan sebagian besar pihak terkait masih terkesan tertidur dan belum sadar sudah dekatnya tahun 2015.
Sementara pemerintah daerah tidak maksimal melakukan sosialisasi untuk mempersiapkan infrastruktur menghadapi persaingan global tersebut. Terkhusus tentang pentingnya sertifikasi kompetensi tenaga kerja. 
Lakukan Kerjasama
Dikatakan Basuki, saat ini BKSP Sumut telah melakukan kerjasama dengan Kadin Konstanz Jerman-IHK untuk mensosialisasikan pentingnya pemahaman tentang Competency Based Training (CBT) kepada perusahaan dan berbagai stakeholders. Kemudian mempercepat pembentukan lembaga sertifikasi profesi di Sumut.
"Semua pihak perlu mensosialisasikan 2014 sebagai tahun darurat sertifikasi kompetensi profesi" tegas Hendra Utama. Untuk itu, BKSP Sumut mengundang seluruh asssesor maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang ada agar bersama-sama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja profesi melakukan percepatan sertifikasi kompetensi para tenaga kerja dan calon tenaga kerja di daerah ini.
Dengan demikian, nanti para pekerja lokal mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara- negara ASEAN yang sudah mulai masuk ke Indonesia. 
"Saat ini sudah banyak perusahaan asing go publik di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Untuk itu, jangan pula pekerjanya nanti juga diisi dengan tenaga kerja asing" ungkapnya.
Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Jawa Tengah akan terus mempercepat pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di berbagai daerah, guna mempercepat pemenuhan kebutuhan sertifikasi kompetensi keahlian SDM sesuai kesepakatan pada forum ASEAN Ecomomic Community (ACE) yang diberlakukan pada 2015.
Ketua BKSP Jateng Hertoto Basuki mengatakan pembentukan LSP-LSP di daerah akan dipercepat guna memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi keahlian SDM di bidangnya bagi kalangan industri, sekaligus konsekuensi Indonesia sebagai salah satu negara anggota ACE yang ikut menyepakati ketentuan batas pemenuhan SDM berkualitas itu.
"Indonesia merupakan salah satu negara yang ikutserta dalam merativikasi WTO pada 1994 dan forum internasional lain seperti AFTA, APEC, dan GATT, sehingga konsekuensinya mengharuskan negara ini mematuhi aturan yang disepakati di panggung internasional," ujarnya di sela Gathering Asesor Kompentensi dan Seminar Nasional Peningkatan Kompetensi SDM Jawa Tengah Menyongsong Ace 2015, di Semarang awal tahun ini.
Selain itu, lanjutnya, konsekuensi bagi industri juga harus dapat membenahi terutama pada penyiapan penguatan daya saing serta pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)  yang dapat diterima oleh pasar global, mengingat batas waktu ketentuan global akan dimulai pada 2010 untuk ASEAN dan 2020 untuk 130 negara serta ACE pada 2015.
Menurutnya, pasar kerja kini semakin kompetitif dan masih banyak industri membutuhkan kompetensi manajamen dan (SDM) keahlian di bidangnya, sehingga percepatan pembetukan sejumlah LSP di daerah kini mendesak sangat diperlukan karena batas waktu semakin pendek.
Dia mengatakan di Jawa Tengah beberapa infrastruktur, sebagai pendukung telah disiapkan, termasuk SDM, tempat uji kompetensi (TUK), penambahan pembentukan LSP, serta ketersediaan asesor dan trainer kompetensi, mengingat selama ini pengembangan keahlian SDM industri masih berjalan sendiri.
“Sepanjang industri itu belum masuk pada tuntutan persamaan SDM internasional, ya tidak masalah. Tetapi kalau sudah dituntut, konsekuensinya mereka harus mematuhi aturan yang disepakati internasional terutama pada kompetensi SDM di bidangnya,” tuturnya.
Sampai saat ini sudah terdapat lebih dari 1.000 tenaga ahli untuk pembentukan LSP, bahkan dibandingkan dengan provinsi lain, BKSP Jawa Tengah paling siap dan kini menjadi konsultan bagi pendirian BKSP di beberapa provinsi.
Hertoto mengatakan di Jawa Tengah juga sudah tercatat 16 bidang keahlian yang dikelola sertifikasinya di antaranya keahlian sektor furnitur, akuntansi, administrasi perkantoran, las dan fabrikasi, pertanian, pariwisata, otomotif, dan marketing.
“Atas prakarsa BKSP, terbentuk LSP Furniko yang bergerak di bidang kayu olahan didukung industri, asosiasi profesi terkait dan segera menyusul tujuh LSP dibentuk di provinsi ini,” ujarnya.
http://image.banten.kadinprovinsi.or.id/images/berita/kadinprovinsi20120625091907.jpg
Sementara Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengatakan dengan kesiapan LSP itu, diharapkan percepatan proses sertifikasi kompetensi SDM dibidangnya dapat diciptakan hingga kebutuhan sejumlah industri di Jawa Tengah dapat terpenuhi.
Menurutnya, fungsi BKSP ini untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat terkait mempercepat pembangunan infrastruktur kompetensi SDM industri. Untuk itu, lanjutnya,  BKSP Jateng harus mampu mewujudkan menjadi pelopor bagi berdirinya lembaga sertifikasi profesi di daerah-daerah.
Selain itu, dia menambahkan, BKSP adalah bertugas dengan kewajiban untuk menjadikan pekerja Indonesia dapat memiliki standarisasi internasional yang diakui di pasar kerja secara luas pada 2015.
Penerapan sertifikasi uji kompetensisangat relevan dengan kondisi saat ini dan paradigma ke depan, mengingat masyarakat bakal menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi. 
Ditunjuk Jerman
Jawa Tengah ditunjuk menjadi tuan rumah realisasi program kemitraan pendidikan kejuruan oleh Industry Handel Kammer (IHK/Kadin Jerman). Penunjukkan ini merupakan sebuah kepercayaan yang patut dibanggakan oleh Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Jateng.
Managing Director Business Segment Vocational dan Training IHK Hochrein-Bodensee Jerman, Jn Glockauer mengatakan, target utama program ini adalah terwujudnya perbaikan kesempatan tenaga kerja usia muda dan dewasa dalam memosisikan diri di lapangan kerja. “Sebagai program kemitraan baru yang mendapat porsetujuan Kementrian Pengembangan dan Kerja sama Jerman (BM2), sudah dimulai sejak Maret 2012. Program ini menitikberatkan pada peningkatan kompetensi SDM Indonesia,” katanya, kemarin.
Program kemitraan ini dilakukan bersana Kadin Indonesia, Kadin Jateng, Kadin Sumut, Kadin Kota Bandung.
Koordinator Program Kemitraan Pendidikan Kejuruan Indonesia-Jerman, Andreas Gosche mengatakan, pihaknya memberikan dukungan kepada Kadin se-Indonesia dalam bentuk training untuk percepatan sertifikasi vokasi profesi di daerah. Andreas menyambut positif langkah yang diusung oleh Kadin dan BKSP dalam rangka mendukung Jateng sebagai provinsi teladan vokasi.
“Dengan kemitraan ini kami akan menyumbangkan saran serta pengalaman untuk diadopsi manajemen guna mendukung percepatan sertifikasi profesi,” tuturnya.
Setelah kerja sama ini selesai, nantinya diteruskan dengan tahap berikutnya. ini agar dukungan sarana kemitraan usaha antara pebisnis Jerman dan Jateng bisa makin terfasilitasi.
Gosche mengakui hasil yang dicapai selama beberapa tahun terakhir kerja sama itu banyak mendapat kendala, berupa kondisi umum di Indonesia yang kurang mendukung bisnis akibat politik yang sangat cepat.
Menurutnya, kerja sama kedepan perlu didukung agar layanan jasa yang dibangun kedua institusi swasta itu dapat merealisasikan fungsinya sebagai fasilitator bagi dunia usaha antar kedua kawasan. “Layanan jasa yang kita bangun dalam kerja sama institution building kini sudah siap dikembangkan dalam tahap berikutnya, berupa entry program untuk mendukung kegiatan usaha di dua wilayah,” tandasnya.
Ketua BKSP Jateng Hertoto Basuki mengutarakan, dukungan program program kemitraan dititik beratkan pada dukungan sistem sertifikasi berbasis kompetensi oleh BKSP di provinsi terpilih. Selain itu, juga dukungan pada pusat training Kadin di Indonesia dan kerja sama BKSP/Kadin/asosiasi industri dengan sekolah vokasi dalam pengembangan proses yang melibatkan dunia usaha dalam pembuatan kurikulum berotientasi praktik.

comments powered by Disqus