Dorong Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi

Ekonomi - 22/12/2015 08:24

 

Bandung – Kadin Daerah di tingkat Kota/Kabupaten harus mendorong membentukan Lembaga Sertifikasi di wilayahnya. Hal itu diperlukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di daerahnya dalam menghadapi ketatnya persaingan Pasar bebas. Apalagi, saat memasuki implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016 yang membebaskan SDM negara-negara ASEAN memasuki pasar kerja dimana pun di wilayah regional tersebut.

 

“jangan sampai SDM kita menjadi penonton di kampung sendiri gara-gara tidak bisa membuktikan kompetensi yang dimilikinya. Untuk membuktikan kompetensi ini, seseorang harus memiliki sertifikat yang diterbitkan LSP. Oleh karena itulah, Kadinda perlu mendorong pembentukan LSP-LSP, “ ujar Ketua Kadin Kota Bandung Deden Y Hidayat kepada “PR”, minggu (20/12/2015).

Menurut Deden, kondisi “menjadi penonton di kampung sendiri” sebenarnya sudah mulai terjadi pada beberapa proyek infrastruktur yang di danai dengan skema pinjaman negara asing (bilateral). Dengan dalih pekerja pribumi tidak memiliki sertifikat kompetensi, proyek tersebut dipenuhi oleh pekerja asing. Tak hanya ditingkat pekerja ahli, tetapi juga sampai dengan buruh kasar.

“Bahkan, dengan alasan  yang sama, beberapa investasi swasta asing seperti pembangunan hotel, juga sudah mulai dipenuhi tenaga kerja asing. Padahal, itu dibangun di negara kita. Tenaga kerja pribumi hanya bisa menonton karena tidak bisa memiliki sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan,” kayanya.

“kondisi tersebut diperkirakan Deden akan semakin memprihatinkan pada saat MEA nanti karena tidak ada alasan lagi menolak tenaga kerja asing. Oleh karena itu, dia menilai Kadinda perlu mendorong bertumbuhnya LSP-LSP di wilayahnya agar proses sertifikasi bisa berlangsung secara masif. Posisi strategis Kadinda sebagai organisasi para pengusaha dan Asosiasi – asosiasi  (Perusahaan dan Profesi), akan menjadi modal untuk melakukan percepatan proses sertifikasi kompetensi.

“Apalagi, di sisi lain, dunia usaha juga akan mendapatkan banyak manfaat dari pekerja-pekerja yang mengantongi sertifikasi kompetensi. Di antaranya bisa meningkatkan efisiensi dan produktifitas (karena mempekerjakan tenaga-tenaga kompeten). Selain itu, akan menambah keyakinan buyer (konsumen) karena produksinya dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten,” ujarnya.

Menyinggung pembentukan LSP di Kadin Kota Bandung, Deden mengakui ternyata pembuatannya lebih lama dari yang diperkirakan karena persyaratannya relatif kompleks. Sebelum membuat LSP ada beberapa kelengkapan yang harus dipenuhi, mulai dari mencetak asesor (penguji kompetensi), membangun TUK (tenpat uji kompetensi), sampai dengan menyusun SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bersama asosiasi.

“Membuat LSP memang salah satu program prioritas kami tahun 2015. Tetapi, sudah dimulai sejak awal tahun ampai saat ini ternyata belum selesai juga. Ini karena prosesnya memang tidak maun-main. Namun, kami mengharapkan Pebruari 2016 LSP sudah beroperasi. Lamanya pembuatan LSP ini juga disebabkan proses pembuatannya lewat bantuan BKSP (Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi) Jateng. Kalau saja BKSP Jabar sudah berfungsi, saya kira bisa memperpendek waktu pembuatan karena tidak harus bolak-balik ke Semarang,” Katanya. (Yusuf Fitriadi)

comments powered by Disqus