Besaran Pajak UMKM Bakal Dikaji Lagi

Ekonomi - 13/02/2013 03:13

JAKARTA, TRIBUN- Direktorat Jenderal Pajak Berencana Mengkaji kemabali besaran Pajak Penghasilan (PPh) badan Usaha. Hal tersebut menanggapi usulan Syarief Hasan, Meneteri Koperasi dan Usaha kecil menengah (UKM) terkait Pajak yang dibebankan terhadapan Usaha Mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

            Dicky Hertanto, Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Pusat, mengatakan besaran Pajak UMKM akan ditentukan oleh kementrian kopersi dan UKM.

            “Kami bertindak sebagai Regulator. Besaran Pajak bisa didiskusikan secara bersama.” Ujarnya di Jakarta, Selasa (12/2).

              Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan menegaskan menolak rencana pengenaan Pajak terhadap UKM dengan Omcet dibawah Rp300juta pertahun. Pihaknya terus melakukan lobi dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

            “Kalau Badan Usaha yang Omzet nya dibawah Rp300juta, Pajak nya haru 0persen,” katanya. Sedangkan, untuk UKM beromzet diatas Rp300juta beban pajak yang ideal dikenakan sebesar satu persen.

            Kementrian keuangan sepertinya belum mengubah keputusannya soal besaran pajak. Sebab, Undang-undang menyebutkan setiap penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) harus bayar pajak. Pemerintah masih mengkaji Desain Pajak itu. Sementara untuk UKM yang beromzet diatas Rp300juta – Rp4,8 miliar, rencana pengenaan pajaknya kini hanya 2 persen dari Usaha sebelumnya 3 persen dari omzet. (tribunnews).  

comments powered by Disqus