2015, Bandara Karawang Dibangun

Ekonomi - 30/08/2012 10:22

Dapat menampung 100 juta penumpang.

Pemerintah menyatakan serius membangun Bandara di Karawang, Jawa Barat, pada 2015, yang direncanakan dapat menampung 100 juta penumpang per tahun. Bandara ini untuk mendukung kapasitas Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng Tanggerang, yang makin padat.

“Saat ini rencana pembangunan Bandara di Karawang masih dalam tahap pengkajian. Akan tetapi (bandara ini) akan mulai di bangun pada tahun 2015,”kata Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti pada acara “Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2012” di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

“Sama dengan Soetta, mungkin tahap pertama 30 juta penumpang, setelah itu bisa jadi 100 juta penumpang,”katanya menambahkan.

Herry mengatakan penggunaan Bandara di Karawang mulai di bangun pada tahun 2015 karena pada tahun 2014 Bandara Soekarno-Hatta selesai dibangun.

Bandara di Karawang ini di proyeksi bisa melayani penerbangan domestic dan Internasional. 

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, dengan dibangunnya bandara di Karawang, Jakarta memiliki sistem bandara beragam, tidak bergantung pada bandara Soekarno-Hatta saja.

“Kami ingin memecahkan banda Jabodetabek. Nantinya, proses pembiayaan dan pengembangan bandara baru di wilayah timur Jakarta tersebut akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan swasta (public privet partner ship/PPP) tuturnya.

Ramah Lingkungan.

Herry menambahkan Bandara Karawang nantinya akan dilengkapi infrastruktur pendukung modern. Menurut dia bandara ini berkonsep ecogreen dilengkapi fasilitas seperti jalan tol dan kereta bandara.

Ia menjelaskan, ada beberapa investor dari dalam dan luar negeri yang mulai tertarik dalam ikut serta dalam pembangunan Bandara Karawang ini.

Walau demikian, Herry mengakui rencana pembangunan Bandara Karawang hingga saat ini masih terhambat masalah lahan.

Proyek yang rencananya akan dibangun pada tahun 2015 ini masih terkena sengketa lahan dengan Perum Perhutani.

“Saat ini terkendala masalah lahan karena lahan yang rencananya untuk bandara tersebut sekitar 80 persen masih dimiliki oleh Perum Perhutani,”ujarnya.

Kendati demikian, pemerintah akan mengusahakan penyelesaian lahan ini dengan pemerintah daerah setempat dan Perum Perhutani secara langsung.

Bagaimana pun menurut dia, Perum Perhutani menggunakan lahan seluas 3x3 km tersebut untuk hutan kota. Jika dialih fungsikan, kata Herry, hutan kota akan lenyap tentu saja akan mengganggu Rencana Tata Ruang Wilayah setempat. Hal ini lah yang menjadi perdebatan kedua instansi.

“Akan tetapi dengan adanya Undang-undang Pertahanan lahan tersebut bisa diganti dengan lahan di tempat lain. Artinya hutan kota juga bisa dialihkan ketempat lain, tuturnya.(PR)

 

comments powered by Disqus