20% UMKM di Jabar Kritis

Ekonomi - 23/02/2012 02:00

BANDUNG,(PR).-

        Sedikitnya 20% dari sekitar 8,2 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Barat dalam kondisi kritis. Selain dipicu merebaknya produk impor yang disinyalir mempersempit pangsa pasar produk lokal,permodalan juga masih menjadi persoalan utama.

       Demikian diungkapkan Wakil Ketua Kadin Bidang UMKM dan Kemitraan Iwan Gunawan di Bandung, Rabu (22/2). Menurut dia,sebagian besar UMKM yang kritis tersebut bergerak di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) serta kuliner. “Sektor perdagangan juga banyak. Umumnya yang berada dalam kondisi kritis adalah mereka yang membidik pasar lokal,” katanya.

       Menyempitnya pangsa pasar lokal, menurut dia,karena sektor tersebut diserbu produk impor,baik legal maupun ilegal. Di sisi lain, kata Iwan,kemampuan menajerial sebagian pelaku UMKM di Jabar juga masih terbatas. Hal itu membuat mereka sulit mencari jalan keluar ketika dihadapkan pada persoalan tersebut.

      Untuk itu,ia mengimbau pemerintah agar segera mengambil tindakan guna mencegah semakin banyaknya pelaku UMKM yang masuk dalam lingkaran krisis. Apalagi,besar kemungkinan UMKM tersebut berakhir dengan gulung tikar.

     Kondisi itu,menurut dia,di pastikan akan merugikan perekonomian nasional karena selama ini pnyokong produk domestik bruto (PDB) tersebar adalah UMKM.Sektor ini pulalah yang menyerap tenaga kerja terbesar,baik di Jabar maupun secara nasional.

     Berdasarkan data 2008,UMKM di Jabar mampu menyerap lebih dari 13 juta tenaga kerja atau 88,54%. Kontribusinya terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Jabar mencapai 60,32%. Untuk melindungi pelaku UMKM, ia mendesak pemerintah agar segera memperketat keran impor dan menutup celah impor ilegal.

Data valid

    Sementara itu, pengamatan ekonomi dari Universitas Padjadjaran,Popy Rufaidah,menilai, sulitnya pemerintah memantau kondisi UMKM karena tidak adanya data yang valid. Jangankan kondisi UMKM di Jabar, menurut Popy,jumlah pelaku UMKM yang valid pun pemerintah Jabar tidak memiliki.

   “Masih banyak pelaku UMKM yang belum terdata dan mereka tersebar hingga ke pelosok,” katanya.

   Dari data yang valid,menurut dia,pemerintah bukan hanya bisa memantau kondisi pelaku UMKM di lapangan, melainkan juga bisa membuat pemetaan pembinaan bagi pelaku UMKM. “Pemerintah harus memiliki roadmap pengembangan UMKM dari hulu ke hilir.mendapat perhatian karena rentan dimanfaatkan sebagai ujung tombak pemasaran produk impor,” katanya.

   Popy juga mengimbau pemerintah agar memberikan keberpihakannya kepada pelaku UMKM dengan memperketat kebijakan perdagangan internasional.(A-150)***

comments powered by Disqus