Berita

ATURAN TATA NIAGA RAMPUNG SEPTEMBER

JAKARTA-kementrian perindustrian memperkirakan peraturan tata niaga hasil produksi industri pengolahan berbasis sumber daya alam rampung pada September 2014.

Kebijakan tersebut kini berupa rancangan peraturan pemerintah (PP) yang menajadi turunan dari UU No.3/2014 tentang perindustrian. Pembahasan dilakukan kemenperin berkoordinasi dengan kementrian ESDM, kementrian kehutanan, dan kementrian pertanian.

“Target kami pada September 2014 semua sudah selesai, sekarang kami sedang bekerja keras selesaikan itu agar sumber daya alam dikelola secara efisien,”kata sekretaris Jenderal Kemenperin Ansari Bukhari, di Jakarta, Rabu (2/7).

Regulasi ini bertujuan untuk memberdayakan industri yang berbasis sumber daya alam (SDA). PP tata niaga ini akan mengatur pelarangan dan pembatasan ekspor SDA dan produk hasil pengolahan smelter agar pasokan ke industri hilir terjamin.

Regulasi ini turut mengatur hasil industri pengolahan berbasis sumber daya tambang dan mineral. Contohnya,ESDM melarang ekspor iron ore, maka RPP dari kemenprin ini bertugas mengatur agar hasil olahan SDA mentah itu, misalnya pellet, difokuskan untuk memenuhi kebutuhan industri hilir domestik.

“kami akan rapat antar kementrian. Secara keseluruhan PP ini ingin SDA bisa dikelola dengan efisien, bisa dilakukan pengendalian ekspor, serta ada jaminan suplai ke industri hilir dalam negeri,”ujar Ansari.”(Dini Hariyanti)

comments powered by Disqus